SIMULASI PREKTEK PRODUK PERBANKAN SYARIAH : MUSYARAKAH MUTANAQISAH DAN IJARAH MUNTAHIYA BI TAMLIK

AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH

Nasabah          : Assalamu’alaikum, permisi bu tempat melakukan pembiayaan dimana ya bu?

Petugas bank   : wa’alaikumussalam, di bagian marketing pak, mari saya antar pak.

Petugas bank   : silahkan pak

Nasabah          : terima kasih bu

(sampai di ruangan marketing)

Nasabah          : Assalamu’alaikum, permisi bu

Marketing        : wa’alaikumussalam. Iya silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu pak?

Nasabah          : begini bu, saya dan istri saya kemari ingin membeli rumah tapi kata rekan kami kalau ingin membeli rumah melalui produk yang ada di bank syariah yaitu musyarakah mutanaqisah, tapi bu.. saya belum paham maksudnya gimana ya?

Marketing        : maaf pak, sebelumnya apa bapak pernah melakukan pengkreditan lain selain di perbankan syariah?

Nasabah          : belum bu, kami sepasang suami istri yang menikah sejak 5 bulan yang lalu bu, jadi kami berkeinginan membeli rumah melalui bank ini, Alhamdullilah penghasilan yang saya kumpuli bersama istri sudah cukup untuk membeli rumah walaupun hanya untuk uang DP saja bu, dan kami berencana rumah yang kami miliki nanti akan kami sewakan kepada orang lain bu

Marketing        : maaf pak, bisa saya cek dokumen kelengkapan persyaratan bapak?

Marketing        : baik pak, tunggu sebentar ya pak, kami akan memproses dokumen-dokumen bapak untuk kelayakan dalam permohonan pembiayaan yang bapak ajukan kepada kami.

Nasabah          : silahkan bu

Marketing        :baik pak, sesuai dengan kesepakan dari pihak bank, bapak bisa memilih tipe rumah dan serta sertifikasi dari rumah tersebut melalui gambar-gambar yang kami sediakan, silahkan di cek pak. Silahkan di isi pak surat permohonan permbiayaan tersebut pada Form 1 ini pak.

Dan Saya akan jelaskan apa itu musyarakah mutanaqisah, bagaimana produk ini kami sediakan. Musyarakah mutanaqisah dikenal dengan penyusutan musyarakah, dimana terdapat di Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/IX/2008 yaitu perkongsian dimana pihak kami yaitu bank dan pihak bapak yaitu pelanggan, membuat perjanjian untuk memiliki rumah tersebut. Disini adalah produk yang kami sediakan untuk konsep pembayaran pembiayaan perumahan,  disini ada konsep musyarakah mutanaqisah di tawarkan, dan ijarah

Nasabah          : Jadi musyarakah mutanaqisah ini bearti semacam perjanjian gitu ya bu, terus apa perbedaannya KPR di konvensional dengan KPR syariah bu?

Marketing        : iya pak, perjanjian untuk kepemilikan rumah yang bapak inginkan, jadi perbedaanya adalah Perbedaan pokok antara KPR konvensional dengan syariah terletak pada akadnya. Pada bank konvensional, kontrak KPR didasarkan pada suku bunga tertentu yang sifatnya bisa fluktuatif, sedangkan KPR Syariah bisa dilakukan dengan beberapa pilihan akad alternatif sesuai dengan kebutuhan nasabah.

KPR  konvesional akadnya adalah prinsip pinjam meminjam dengan bunga sebagai variabelnya. Di dalam transaksi ini jelas sekali terdapat unsur riba didalamnya, karena  menggunakan sistem bunga yang fluktuatif dan meningkat seiring lamanya pelunasan hutang tersebut. Transaksi ini hukumnya adalah haram dan sebaiknya ditinggalkan.  Dalam bunga KPR, pihak Bank Konvensional hanya meminjamkan uang dan tidak memiliki rumah secara lahir, walau nantinya berhak menyitanya jika pihak yang berhutang tidak mampu membayarnya.

Nasabah          : kenapa  prinsip ini, berhubungan dengan bank bu?

 Marketing       :begini pak, bank syariah menyediakan dua pembiayaan yaitu musyarakah mutanaqisah dan ijarah . musyarakah mutanaqisah yang sudah saya jelasi sebelumnya dimana cara pembayarannya berangsur-angsur pak kepada pihak bank sehingga setelah pembayarannya selesai bapak bisa memiliki rumah tersebut dengan sepenuhnya.  

Nasabah          : gimana dengan ijarah tersebut bu?

Marketing        :dan dalam Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 telah di jelaskan. jadi ijarah disini adalah sewaan, dimana pihak kami yaitu bank setuju membeli sewa dari sebagian rumah tersebut kepada bapak, dari situ bapak perlu membayar kepemilikan rumah tersebut dengan beangsur-angsur. Dan setelah di bayar sepenuhnya oleh bapak, maka bapak akan memliki rumah ini sepenuhnya.

Nasabah          : jadi apakah nanti akan memudahkan saya dalam pembayaran angsuran tersebut, atau mala makin memberatkan saya bu dengan produk ini?

Marketing        : nah di produk ini, ini sangat menguntungkan untuk bapak, karena memudahkan bapak dalam pembelian rumah tanpa ada unsur bunga di dalamnya.

Nasabah          : tapi bagaimana jika nanti saya di tengah-tengah perjalanan saya tidak sanggup lagi untuk membayar cicilan tersebut?

Marketing        : nah berarti kontrak kita gagal pak, dan pihak bank akan mengalami kerugian, tetapi nanti apabila bapak tidak bisa membayarnya pertama maka kami akan berikan sanksi SP 1, dan apabila tidak membayar juga kami akan kenakan SP 2 dan pihak bank akan melakukan pelelangan rumah tersebut kepada orang lain bahkan rumah bapak bisa kami sita. Gimana pak apa bapak sudah paham, dan maaf pak mana rumah yang bapak pilih.

Nasabah          : ini bu (sambil menunjukan gambarnya)

Marketing        : baik pak rumah tersebut berada di perumahan Regency mekar sari yang beralamat di jalan bunga citra, Blok T12, rumah tersebut persis dengan yang ada di gambar, harga rumah yang bapak pilih dari gambar tersebut seharga Rp.450.000.000 tipe 36, 3 kamar tidur, 3 kamar mandi yang terletak di setiap kamar, halaman yang cukup luas, dan memiliki garasi mobil. dengan margin ujrah pihak bank sebesar 15% dan jangka waktu pembayarannya selama 10 tahun. Bagaimana pak, apa bapak setuju dengan kesepakatan yang kami tawarkan?

Nasabah          : nak kebetulan saya punya uang sebesar Rp. 50.000.000 itu bagaimana bu?

Marketing        : Nah bapak bisa membayarkan uang tersebut kepada kami sebesar Rp.50.000.000, sebagai tanda jadi dan pembayaran selanjutnya bapak bisa mencicilnya dengan beangsur-angsur, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

Marketing        : baik pak. Sesuai dengan kesepakatan kita, maka saya akan menjelaskan skim alternatif jumlah uang yang harus bapak bayar selama periode yang telah ditentukan sesuai kesepakatan kita

Dari perrhitungan bank :

bapak sudah membayar uang muka sebesar Rp.50.000.000

Harga beli rumah dari bank sebesar = Rp.450.000.000

Ujrah = 15% Rp.450.000.000 x 15% =  Rp.67.500.000

Jatuh tempo = 10 tahun = 200 bulan

Jadi harga rumah dari developer  Rp.450.000.000 + Rp. 50.000.000 = Rp. 500.000.000

Harga sewa = Rp.450.000.000x15% :12 x 200 :200 = Rp. 5.625.000/bulan

Angsuran pokok = Rp.450.000.000 : 200 = Rp.2.250.000

Angsuran perbulan = Rp. 5.625.000 + 2.250.000 = Rp.7.875.000

Rasio kepemilikan  = Rp.50.000.000 x Rp.500.000.000/100 = 10%

Apa bapak sudah mengerti dengan proses pembayaran angsuran ini?

Jadi intinya bapak membayar angsuran perbulannya sejumlah Rp.7.875.000

Nasabah          : mengerti bu. Jadi kapan saya bisa menempati rumah tersebut bu?

Marketing        : baik pak, kami akan melengkapi data-data untuk sertifikat rumah bapak, dan 2 atau 3 hari lagi pihak kami akan segera menghubungi bapak, gimana pak?

Nasabah          ; baik bu.. ternyata tidak sesulit yang saya pikirkan bu, akhirnya saya bisa memiliki rumah bersama keluarga baru saya.

Baik bu saya rasa cukup jelas dengan pembiayaan rumah ini

Marketing        : Terima kasih pak, sudah melakukan pembiayaan di produk layanan kami

Nasabah          : baik bu kami permisi dulu bu.

Marketing        : baik pak kami ucapkan terima kasih Assalamu’laikum

Nasabah          : wa’alaikumussalam.

Setelah 10 tahun kemudian bapak deni beserta istrinya, datang kebank untuk melakukan pembayaran angsuran terakhir mereka dalam kepemilikan rumah. Dan akhirnya rumah yang sebelumnya di sewa oleh bapak deni sekarang sudah menjadi miliknya seutuhnya, beliau pun sekarang sudah meiliki 3 orang anak dan mereka sekarang menjadi keluarga yang sangat bahagia. Ayoo mari kita berlih menggunakan produk-produk yang ada di perbankan syariah wujudkan kalau kita adalah masyarakat yang islami.

Lampiran-lampiran

AKAD IJARAH MUNTHIYAH BI TAMLIK

Nasabah          : Assalamu’alaikum, permisi bu tempat melakukan pembiayaan dimana ya bu?

Marketing        : wa’alaikumussalam, di bagian marketing pak, mari saya antar pak.

Petugas bank: silahkan pak bu

Nasabah          : terima kasih bu

(sampai di ruangan marketing)

 Marketing       : Assalamu’alaikum selamat siang ada yang bisa di bantu bu

Nasabah           : Wa’alaikumussalam, selamat siang kami ingin melakukan akad ijarah muntahiya bit tamlik, tapi kami belum paham bu apa  Ijarah muntahiyah bit tamlik atau sering di singkat dengan IMBT itu bu dan kebetulan kami ingin membeli sebuah mobil Kijang Inova tipe J melalui produk IMBT ini  bu

Marketing        : baik bu, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Ijarah

muntahiya bit tamlik. Ijarah Muntahiyah bit tamlik atau sering di singkat dengan IMBT adalah salah satu produk kami dalam prinsip pembiayaan ijarah / sewa menyewa. Dimana IMBT ini adalah sesuai dalam Fatwa MUI nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 diartikan sebagai perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada Penyewa, setelah selesai masa aqad ijarah.

Nasabah           : Jadi apakah saya bisa melakukan pembiayaan terebut bu?

Marketing        : ibu bawa kelengkapan dokumen persyaratannya?

Nasabah           : bawa buk

Marketing        : bisa saya cek kelengkapan dokumennya bu?

Nasabah           : baik bu

Marketing        : sebentar ya bu kami akan memproses kelengkapan dokumen ibu

Nasabah           : iya bu

Marketing        : baik pak, setelah pemerosesan data ibu, kami menyetujui transaksi pembiayaan berupa penyewaan mobil Kijang Innova Tipe J diamana setelah selesainya pembayaran angsuran yang dilakukan ibu, maka kepemilikan mobil tersebut akan sepenuhnya diberikan kepada ibu.

Nasabah           : jadi bagaimana kebijakan pembayaran yang akan saya lakukan bu?

Marketing        : baik bu saya akan jelaskan tipe mobil serta sertifikasi nya

Dimana mobil yang bapak pilih adalah mobil Kijang Innova Tipe J, berwarna hitam, seharga Rp.240.000.000 dengan ujrah yang kami harapkan sebesar 12% dalam jangka waktu 5 tahun. Bagaimana bu apa ibu setuju dengan kebijakan yang kami berikan?

Nasabah           : saya setuju, nah bisa di jelasi berapa angsuran perbulan yang akan saya bayar?

Marketing        : dengan kebijakan yang kami lakukan maka Dengan data diatas maka diperoleh skim  alternatif sebagai berikut:

Ijarah (kebijakan bank disusut 5 th)

Beban penyusutan per thn : (240.000.000 – 00) : 5 = 48.000.000

Beban penyusutan per bln : 48.000.000 : 12 = 4.000.000

Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) => masa sewa 2,5 thn

Penyusutan per thn: (240.000.000 – 00) : 2,5  = 96.000.000

Beban penyusutan per bln: 80.000.000 : 36  = 3.200.000

Marketing bank : Struktur Pembiayaan sebagai berikut :

1.	Struktur Fasilitas		:	Wa’d Al-Ijarah Muntahiyyah Bittamlik
	Tujuan		:	Penyewaan Mobil Kijang Inova Tipe J
	Total Harga Beli (Plafond)		:	Rp.240.000.000,-(Lima Ratus juta rupiah)
	Ujrah		:	Rp. 28.800.000,- (indikasi eq. 12% p.a.) Prediksi untuk seluruh plafond
	Jangka Waktu Wa’d		:	Maksimal 24 bulan setelah akad
	Jangka Waktu Sewa		:	Maksimal 60 bulan per penarikan
	Biaya Administrasi		:	Rp. 100.000.000,- (sembilanratus limapluh empat juta delapanratus duapuluh enam ribu limaratus rupiah)
	Biaya Notaris		:	Estimasi sebesar Rp 15.000.000,- (belum termasuk pajak jual beli)
	Denda		:	Rp.750.000,-/hari
	Pengikatan
	–	Akad	:	Notaril
	–	Jaminan	:	Notaril
	Jenis Agunan
	1.	Seluruh obyek sewa yang pengadaannya dilakukan oleh bank.  Nilai pengikatan sebesar invoice termasuk PPN atau minimal 800.000.000,-

dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1.                  Legalitas Nasabah : SIUP,

2.                  Laporan Keuangan, NPWP,

Dokumen Pengikatan 

1.                  Akad Wa’d

2.                  Akad Wakalah

3.                  Akad Ijarah

5.                  Lampiran (Tanda terima Barang, Tanda terima Uang, Surat Sanggup, Jadwal Angsuran) 

Dan Karena realisasi sewa dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu wa’d maksimal 36 bulan, maka jadwal pelunasan disesuaikan sesuai realisasi.  Setiap realisasi memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda dengan jangka waktu sewa sama yaitu 60 bulan setelah realisasi. Jadi besaran angsuran perbulan yang harus bapak bayar sebesar : Rp.3.200.000

Pada akhir periode dilakukan transaksi perpindahan hak milik dari bank kepada nasabah.

Apakah ibu setuju dengan kebijakan yang diberika oleh pihak kami yaitu pihak bank?

Nasabah           : Baik bu, saya setuju dengan kibajakan yang bapak tawarkan

Marketing        : baik bu, silahkan tanda tangan kontrak dari pembiayaan yang disepakati

Nasabah           : saya mau tanya lagi ini bu, jadi bagaimana kalau misalnya saya tidak bisa membayar lagi angsuran mobil itu, bagaimana kebijakan dari pihak bank?

Marketing        : ibu kan di kenakan denda sesuai yang kita sepakati sebelumnya jika sudah lewat jatuh tempo, kemudian jika bulan-bulan berikutnya juga tidak di bayar kami akan melakukan penyegelan terhadap mobil ibu, dan kami akan melelangnya kepada orang lain.

Nasabah           :  Baik bu terima kasih atas pelayanannya bu, jadi kapan mobil tersebut bisa saya ambil bu?

Marketing        : kami akan menghubungi bapak 2 atau 3 hari lagi, sekarang kami akan merekap data-data ibu dulu.

Nasabah           ; baik bu. Kalau begitu saya permisi bu terima kasih atas kerjasama nya bu

Marketing        : baik bu terima kasih kembali telah melakukan pembiayaan di produk-produk kami

Nasabah           : Assalamu’alaikum

Marketing        : wa’alaikumussalam

Lampiran-lampiran

MAKALAH PERCOBAAN MELAKUKAN JARIMAH

           PERCOBAAN MELAKUKAN JARIMAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang dengan kasih sayangnya-Nya dan Hidayah-Nya serta nikmat yang Allah SWT berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah FIQIH JINAYAH mata kuliah oleh Bapak ISMARDI,H.M.Ag dengan sebaik-baiknya.

Makalah yang ditulis oleh penulis ini tentunya mempunyai kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menyadari perlunya kritik dan saran dari pembaca, agar makalah ini lebih baik untuk kedepannya. Atas kritik dan sran dari pembaca sekalian penulis mengucapkan terima kasih.

           

                                               

                                                                                    Pekanbaru, April 2016

                                                                                                 Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Kejahatan ada didunia ini bersama-sama dengan adanya manusia. Manusia slalu cenderung menuruti hasrat hawa nafsunya kecuali orang-orang yang beriman yang slalu menjaga hatinya dari sifat-sifat ataupun perkara-perkara yang merugikan dan dilarang dalam syari’at.disisi lain manusia juga mengingiunkan suatu kehidupan yang aman, damai, tentram, dan adil tanpa adanya gangguan-gangguan yang disebabkan karena adanya suatau tindak kejahatan.oleh karena, upaya-upaya untuk meminimalisir tindak kejahatan terus dilakukan yaitu dengan diberikannya hukuman terhadap pelakunya.

Di dalam membahas jarimah kita akan menemukan yang namanya unsur materiil jarimah yaitu perbuatan atau ucapan yang menimbulkan kerugian kepada individu atau masyarakat. Dalam unsur jarimah zina unsur materiilnya adalah adalah hal yang merusak keturunan, sedangkan dalam jarimah pembunuhan unsur materiilnya adalah hal atau perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang. Unsur materiil ini akan mencakup  tiga masalah pokok yaitu tentang jarimah yang telah selesai, jarimah yang belum selesai atau percobaan dan turut serta dalam melakukan jarimah.

Di samping itu perbuatan-perbuatan tersebut adakalanya telah selesai di lakukan dan adakalnya tidak selesai karena ada sebab-sebab tertentu dari luar. Dalam hukum positif jarimah yang tidak selesai ini disebut perbuatan percobaan (الشروع). Disamping itu perbuatan tersebut adakalanya dilakukan oleh seorang saja maupun beberapa orang bersama-sama dengan orang lain yang di sebut dengan turut serta melakukan jarimah (الاءشتراك).

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa pengertian percobaan melakukan jarimah?

2.      Bagaimana pandangan fuqaha tentang percobaan melakukan jarimah?

3.      Apa saja yang termasuk fase-fase melakukan jarimah?

4.       Bagaimana dengan hukuman percobaan?

5.      Bagaimana pula dengan tidak selesainya percobaan jarimah?

BAB II

PEMBAHASAN

1.      PERCOBAAN MELAKUKAN JARIMAH

1.1. Pengertian Percobaan

Percobaan adalah mulai melaksanakan suatu perbuatan dengan maksud melakukan (jinayah atau janhah ), tetapi perbuatan tersebut tidak selesai atau berhenti karena ada sebab yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak pelaku. Percobaan melakukan jarimah `tidak dikenakan hukuman had atau qishas, melainkan dengan hukuman ta’zir. Dimana ketentuan sanksinya diserahkan kepada penguasa nagara atau hakim. Untuk menetapkan hukuman-hukuman jarimah tersebut, baik yang dilarang langsung oleh syara’ atau yang dilarang oleh pengusa Negara tarsabut, diserahkan pula pada mereka agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat[1].

Dalam hukum Islam, kejahatan (jarimah/jinayat) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan (commission) atau tidak melakukan (ommission) atau perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan.

Definisi kejahatan di atas mengandung arti bahwa tiada suatu perbuatan baik secara aktif (komisi) maupun secara pasif (omisi) dihitung sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran, kecuali hukuman yang khusus untuk perbuatan atau tidak berbuat itu telah ditentukan dalam syariat. Jika komisi atau omisi yang ditentukan, maka perbuatan itu tidak dapat dianggap sebagai suatu kejahatan.

Dapat dilihat dari definisi-definisi di atas bahwa konsep kejahatan dalam hukum Barat dan dalam Syariat tidak memiliki perbedaan yang berarti. Namun demikian, ada beberapa perbedaan utama antara teori dan aplikasi hukum pidana Barat dengan hukum pidana Islam, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Perbedaan yang jelas muncul dalam hal sumber hukum, sejarah, terbentuknya, hubungannya dengan moral, tujuan hukum, dan lain-lain.[2]

Para ahli hukum Islam sering menggunakan istilah jinayati untuk kejahatan. Jinayat adalah suatu kata dalam bahasa arab yang berarti setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Kata ini berbentuk infinitif yang digunakan sebagai kata benda dan berasal dari idiom yang berarti “seorang telah melakukan perbuatan jahat pada orang lain”. Kata jinayat sering digunakan dalam arti ini, tetapi dalam istilah hukum berkonotasi suatu perbuatan buruk yang dilarang oleh hukum.

Para ahli hukum menerapkannya pada setiap perbuatan yang dinyatakan melawan hukum oleh syariat, baik dilakukan terhadap hidup dan hak milik seseorang atau terhadap hal lainnya. Tetapi, mayoritas ahli hukum menerapkan istilah janayat ini dalam arti kejahatan yang menyebabkan hilangnya hidup dan anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik, atau aborsi dengan sengaja. Ahli-ahli hukum lain keberatan jika istilah ini dipakai untuk kejahatan yang dihukum dengan hudud atau qishash.

Perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan adalah perbutan aktif atau pasif yang dapat merusak (menganggu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik kehormatan, dan ide-ide yang diterima.

Hukuman ditentukan bagi suatu kejahatan seihingga orang akan menahan diri dari melakukan hal itu, karena dengan semata-mata melarang atau memerintahkan tidak menjamin akan ditaati. Tanpa sanksi, suatu perintah atau larangan tidak punya konsekuensi apa-apa. Dengan hukuman, perintah atau larangan itu akan diperhitungkan dan memiliki arti. Hukuman-hukuman diberikan status legal untuk kepentingan publik. Sayriat menentukan hukuman, lebih banyak sebagai sarana untuk mencapai kebaikan kolektif dan menjaganya.[3]

Syariat Islam menetapkan perbuatan tertentu sebagai kejahatan dan mengncamnya dengan hukuman tertentu dengan maksud melindungi kepentingan kolektif dan sistem yang di atasnya bediri bangunan besar masyarakat. Selain itu juga dimaksudkan agar masyarakat dpat menyelamatkan nilai-nilai moral dn kehidupan yang harmoni. Kejahatan atau ketidaktaan seseorang atau seluruh umat manusia tidak menimbulkan bahaya apapun bagi Tuhan Yang Mahakuasa, yang telah meletakkan ketentuan-ketentuan syariat bagi manusia agar hidup dengannya.

2.      PERCOBAAN DI KALANGAN FUQOHA

Teori tentang  jarimah “percobaan” tidak kita dapati dikalangan fuqoha, bahkan istilah “percobaan” dengan pengertian teknis-yuridis juga tidak dikenal oleh mereka. Apa yang dibicarakan oleh mereka ialah pemisahan antara jarimah yang telah selesai dengan jarimah yang belum selesai. Hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak membicarakan isi teori tentang “percobaan” sebagaimana yang akan terlihat nanti. Tidak adanya perhatian secara khusus terhadap jarimah percobaan disebabkan karena dua hal.

a.       Percobaan melakukan jarimah tidak dikenakkan hukum had atau qisas, melainkan dengan hukuman ta’zir, bagaimanapun juga kasus jarimah itu. Para fuqoha lebih banyak memberikan perhatiannya kepada jarimah-jarimah hudud dan qisas d-diyat, karena unsur-unsur dan syarat-syaratnya tetap tanpa mengalami percobaan, dan hukumnya juga sudah ditentukan jumlahnya dengan tidak boleh dikurangi atau dilebihkan.

Akan tetapi untuk jarimah-jarimah ta’zir, dengan mengecualikan jarimah-jarimah ta’zir seperti memaki-maki  (menista orang) atau mengkhianati titipan, maka sebagian besarnya diserahkan kepada penguasa negera (ulu-al amri) untuk menentukan macam-macamnya jarimah-jarimah itu. Untuk menetapkan hukuman-hukuman jarimah tersebut, baik yang dilarang dengan langsung oleh Syara’ atau yang dilarang oleh penguasa negara tersebut, diserahkan pula kepada mereka, agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sesudah itu, hakim diberi wewenang luas dalam menjatuhkan hukuman, dimana ia bisa bergerak antara batas tertinggi dengan batas terendah.

Kebanyakan jarimah ta’zir bisa mengalami perubahan antara dihukum, dari masa kemasa dan dari tempat ke tempat lain[4], dan unsur-unsurnya juga dapat berganti-ganti sesuai dengan pergantian pandangan penguasa-penguasa negara. Oleh karena itu dikalangan fuqoha tidak ada perhatian khusus terhadap jarimah-jarimah ta’zir dan kelanjutannya ialah tidak adanya pembicaraan secar tersendiri terhadap percobaan melakukan jarimah, karena percobaan ini termasuk jarimah ta’zir.

b.      Dengan adanya aturan-aturan yang mencakup dari Syara’ tentang hukuman jarimah ta’zir, maka aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu  diadakan, sebab hukuman ta’zir dijatuhkan atas setiap perbuatan maksiat  (kesalahan) yang tidak dikenakkan hukuman had dan kifarat. Dengan kata lain setiap perbuatan yang dianggap maksiat oleh Syari’at dijatuhi hukuman ta’zir selama tidak dikenakan hukuman had atau kifarat.

Karena hukuman had dan kifarat hanya dikenakkan atas jarimah-jarimah tertentu yang benar-benar telah selesai, maka artinya setiap percobaan (memulai) sesuatu perbuatan yang dilarang hanya dijatuhi hukuman ta’zir dan percobaan itu sendiri dianggap maksiat, yakni jarimah yang selesai juga, meskipun merupakan satu bagian saja diantara bagian-bagian lain yang membentuk jarimah yang tidak selesai, selama satu bagian itu sendiri dilarang. Jadi tidak aneh kalau suatu perbuatan semata-mata menjadi suatu jarimah, dan apabila bergabung dengan perbuatan lain maka akan membentuk jarimah yang lain lagi.

Pencuri misalnya apabila telah melobangi dinding rumah, kemudian tertangkap sebelum sempat memasukinya, maka perbuatannya itu semata-mata dianggap maksiat (kesalahan) yang bisa dijatuhi hukuman meskipun sebenarnya baru merupakan permulaan dari pelaksanaan jarimah pencurian.

Demikian pula ketika ia masuk rumah orang lain dengan maksut hendak mencuri, tanpa melobangi dindingnya atau menaiki atapnya, dianggap telah membuat suatu jarimah tersendiri, meskipun perbuatan tersebut bisa disebut juga pencurian yang tidak selesai[5].

Apabila pencuri tersebut dapat menyelesaikan berbagai perbuatan yang membentuk jarimah pencurian dan dapat membawa barang curiannya keluar rumah, maka kumpulan perbuatan tersebut dinamakan “pencurian” dan dengan selesainya jarimah pencurian itu maka hukuman had yang telah ditentukan dijatuhkan kepadanya, dan untuk masing-masing perbuatan membentuk pencurian itu tidak boleh dikenakkan hukuman ta’zir sebab masing-masing perbuatan tersebut sudah bercampur jadi satu yaitu pencurian.

Dari sini jelaslah kepada kita, mengapa para fuqoha tidak membuat pembahasan khusus tentang percobaan melakukan jarimah, sebab yang diperlukan oleh mereka ialah pemisahan antara jarimah yang telah selesai dengan jarimah yang tidak selesai. Dimana untuk jarimah pada kasus pertama saja dikenakkan hukuman had atau qisas, sedang untuk jarimah pada kasus kedua hanya dikenakkan hukuman ta’zir. Walaupun istilah “percobaan” tidak dikenal oleh mereka, namun apa yang dimaksut dengan istilah tersebut terdapat pada mereka, meskipun dengan mengambil istilah lain yaitu jarimah tidak selesai.

3.      FASE-FASE PELAKSANAAN JARIMAH

3.1. Fase Pemikiran dan Perencanaan

Memikirkan dan merencanakan sesuatu jarimah tidak dianggap maksiat yang dijatuhi hukuman, karena menurut aturan dalam Syari’at Islam seseorang tidak dapat dituntut (disalahkan) karena ada niat yang tersimpan dalam dirinya. Aturan tersebut sudah terdapat dalam Syari’at Islam sejak mula-mula diturunkan tanpa mengenal pengecualian. Akan tetapi pada hukum positif aturan tersebut baru dikenal pada akhir abad ke-18 M, yaitu sesudah Revolusi Perancis. Sebelum masa itu, niatan dan pemikiran bisa dihukum, kalau dapat dibuktikan[6]. Pada hukum positif terhadap aturan juga ada pengecualiannya.

Sebagai contoh ialah adanya perbedaan pada hukum pidana Perancis dan RPA antara pembunuhan biasa yang tidak direncanakan terlebih dahulu, dimana untuk pembunuhan pertama dikenakkan terlebih dahulu, dimana untuk pembunuhan pertama dikenakkan hukuman berat  dari pada hukuman pembunuhan pada kasus kedua.

3.2. Fase Persiapan

Yaitu menyiapkan alat-alat yang dipakai untuk melaksanakan jarimah, seperti membeli senjata untuk membunuh orang lain atau membuat kunci palsu untuk mencuri. Fase persiapan juga tidak dianggap maksiat yang dapat dihukum, kecuali apabila perbuatan persiapan itu sendiri dipandang sebagai maksiat seperti hendak mencuri milik seseorang dengan jalan membiusnya. Dalam contoh ini membeli alat bius atau membius orang lain itu sendiri dianggap maksiat yang dihukum, tanpa memerlukan selesainya tujuan  yang hendak dituju, yaitu mencuri.

Alasan untuk tidak memasukkan fase persiapan sebagai jarimah, ialah bahwa perbuatan seseorang yang bisa dihukum harus berupa perbuatan ma’siat, dan ma’siat baru terwujud apabila berisi pelanggaran terhadap hak Tuhan dan hak manusia, sedangkan pada penyiapan alat-alat jarimah pada galibnya tidak berisi suatu kerugian, maka anggapan ini masih bisa dita’wilkan, artinya bisa diragukan, sedang menurut syari’at seseorang tidak bisa diambil tindakan terhadapnya kecuali apabila didasarkan pada keyakinan.[7] Sehingga peristiwa dianggap sesuatu yang syubhat dan pelakunya hanya dikenakan hukuman ta’zir.

3.3. Fase Pelaksanaan

Pada fase inilah perbuatan si pembuat dianggap sebagai jarimah. Untuk dapat dihukum, tidak menjadi persoalan, apakah perbuatan tersebut merupakan permulaan pelaksaan unsur materil jarimah atau tidak, melainkan cukup dihukum apabila perbuatan itu berupa maksiat, yaitu yang berupa pelanggaran atas hak masyarakat dan hak perseorangan, dan dimaksudkan juga untuk melaksanakan unsur materil, meskipun antara perbuatan tersebut dengan unsur materil masih terdapat beberapa langkah lagi.       

Pada pencurian misalnya, melobangi tembok, membongkar pintu dan sebagainya dianggap sebagai maksiat yang dijatuhi hukum ta’zir, dan selanjutnya dainggap pula percobaan pencurian, meskipun untuk terwujudnya perbuatan pencurian masih terdapat perbuatan-perbuatan lain lagi, seperti masuk rumah, mengambil barang dari lemari dan membawanya keluar dan sebaginya. Jadi ukuran perbuatan dalam percobaan yang bisa dihukum ialah apabila perbuatan tersebut berupa maksiat.[8] Dalam hal ini niatan dan tujuan pembuat sangat penting artinya untuk menentukan apakah perbuatan ini maksiat atau tidak.

4.      PENDIRIAN HUKUM POSITIF

Pendirian hukum positif sama dengan Syara’tentang tidak adanya hukuman pada fase-fase pemikiran perencanaan dan persiapan, dan pembatasan hukuman pada fase pelaksanaan semata-mata. Akan tetapi dikalangan sarjana-sarjana hukum postif terdapat perbedaan pendapat tentang saat di mana pembuat dianggap telah mulai melaksanakan jarimahnya itu.

4.1. Menurut aliran obyektif (objective leer)

Saat tersebut ialah ketika ia melaksanakan perbuatan materiil yang membentuk sesuatu jarimah. Kalau jarimah tersebut terdiri dari satu perbuatan saja, maka percobaan untuk jarimah itu ialah ketika memulai perbuatan tersebut. Kalau jarimah itu terdiri dari beberapa perbuatan, maka memulai salah satunya dinaggap melakukan perbuatan jarimah. Mengerjakan perbuatan lain yang tidak termasuk dalam rangka pembentukan jarimah tidak dianggap telah mulai melaksanakan. Dengan kata lain, aliran tersebut melihat kepada obyek atau perbuatan yang telah dikerjakan oleh pembuat.

4.2. Menurut aliran subyektif (subjective leer)

 untuk dikatakan melakukan percobaaan cukup apabila pembuat telah memulai suatu pekerjaan apa saja yang mendtangkan perbuatan jarimah itu sendiri. Aliran tersebut memakai niatan dan pribadi pembuat untuk mengetahui maksud yang dituju oleh perbuatannya itu. Dengan perkataan lain, aliran tersebut lebih menkankan kepada subyek, atau niatan pembuat.

Dari perbandingan syariat Islam, ternyata pendirian sayri’at Islam dapat menampung kedua aliran subyektif dan obyektif bersama-sama. Perbuatan yang bisa dihukum menurut aliran subyektif  bisa dihukum pula menurut syari’at Islam. Akan tetapi syari’at Islam syarat, yaitu apabila perbuatan yang dilakukan pembuat bisa di kualifikasikan sebagai perbuatan maksiat (perbutan salah), baik bisa menyiapkan jalan untuk jarimah yang dimkasudka atau tidak, sedang menurut airan subyektif perbuatan yang mulai dikerjakan harus bisa mendatangkan kepada unsur materiilnya jarimah.

Pendirian syari’at juga mirip dengan pendapat yang hidup dikalangan sarjana-sarjana hukum positif. Vos misalnya, berpendapat bahwa pada pokoknya teori subyektif lebih benar daripada teori obyektif, akan tetapi haru diperbaiki dengan rumus , yaitu: perbuatan baru patut dihukum, jika perbuatannya berlawanan dengan hukum, dengan pengertian, bahwa perbuatan itu tidak diperbolehkan (oleh masyarakat atau hukum) berhubung dengan kepentingan hukum yang dikenai oleh jarimah itu.

5.      HUKUMAN PERCOBAAN

Klasifikasi yang paling penting dan paling banyak dibahas para ahli hukum Islam, yaitu hudud, qishash, dan ta’zir.

5.1. Hudud

 Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali, berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

Dengan demikian, kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman hadd, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan, berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan hudud ada tujuh kejahatan yaitu riddah (murtad), al-baghy (pemberontakan), zina, qadzaf (tuduhan palsu zina, syariqah (pencurian), hirabah (perampokan), dan shurb al khamr (meminum khamar).[9]

5.2. Qishash

Qishash jatuh pada  posisi di tengah antara kejahatan hudud dan ta’zir dalam hal bertanya. Kejahatan-kejahatan dalam kategori qishash ini kurang serius dibanding yang pertama (hudud), namun lebih berat daripada yang berikutnya (ta’zir). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri daripada yang  dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau crimes agaist person. Jadi, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka/sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana qishash ini.

5.3. Ta’zir

Landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada ijma’(konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

Menurut aturan syari’at Islam, untuk jarimah-jarimah hudud dan qisas, jarmah-jarimah yang selesai tidak boleh dipersamakan dengan jarimah-jarimah yang tidak selesai (percobaan). Aturan tersebut berdasarkan hadist nabi saw:

“Siapa yang mencapai hukuman had bukan pada jarimah hudud (yang lengkap) maka dia termasuk orang yang menyeleweng”.

Aturan tersebut berlaku untuk jarimah-jarimah hudu dan qishash,  dan qishash termasuk juga hudud, karena hukuman tersebut sudah ditentukan pada jumlahnya.

Sudah barang tentu perbedaan antara antara percobaan melakukan jarimah dengan jarimah itu sendiri masih jauh, dan oleh karena itu sudah sepantasnya kalau pembuat dijatuhi hukuman sesuai dengan besarnya perbuatan. Apabila mempersamakan hukuman antara percobaan jarimah dengan jarimah yang selesai akan mendorong pembuat sesuatu jarimah untuk menyelesaikannya sekali, sebab ia akan merasa bahwa dirinya sudah berhak akan hukuman lengkap dengan memulainya perbuatan, oleh karena itu ia tidak perlu mengurungkan perbuatannya itu (percobaannya).[10]

Pada hukuman-hukuman positif sendiri kita dapati sistem pembedaan dan persamaan tersebut meskipun berbeda cara menerapkannya. Pada KUHP Indonesia disebutkan bahwa hukuman percobaan melakukan sesuatu kejahatan diancam dengan maksimum hukuman pokok kejahatan, dengan dikurangi sepertiganya.

Apabila kejahatan itu dapat diancam dengan hukuman mati, maka untuk percobaan dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun (fasal 53, ayat 2 dan 3).

Akan tetapi untuk kejahatan yang telah diselesaikan dan percobaan melakukan kejahatan itu, sama saja hukuman tambahannya (fasal 54, ayat 4). Sebagaimana dimakhlumi, hukuman tambahan tersebut dapat berupa pencabutan sesuatu hak, atau perampasan perang, atau diumumkannya keputusan hakim (fasal 10,b).

Pada KUHP RPA perbedaan hukuman dengan tegas disebutkan, tetapi tentang adanya kesamaan hukuman antara percoban dan jarimah yang telah selesai sangat dimungkinkan yaitu apabila disebutkan pada aturan-aturan pidana yang lain. Fasal 46, KUHP tersebut brbunyi sebagai berikut: percobaan melakukan “jinayat” dijatuhi hukuman-hukuman berikut, kecuali apabila dinyatakan sebaliknya dalam suatu undang-undang, yaitu kerja paksa seumur hidup, apabila hukuman “jinayat” itu adalah hukuman mati, dengn kerja paksa seumur hidup, dengan kerja paksa sementara dalam waktu tidak melebihi separo batas tertinggi yang ditetapkan dalam undang-undang atau dengan penjara dalam waktu yang tidak lebih dari separoh batas tertinggi yang ditetapkan dalam undang-undang, atau kurugan atau denda yang tidak lebih dari lima puluh pound Mesir, jika hukuman “jinayat” tersebut ialah penjara.

6.      TIDAK SELESAINYA PERCOBAAN

Seorang pembuat yang yang telah memulai perbuatan jarimahnya adakalanya dapat menyelesaikannya atau tidak dapat menyelesaikannya. Kalau dapat menyelesaikannya maka sudah sepantasnya la dijatuhi hukuman yang diancamkan terhadap perbuatannya itu. "atau tidak dapat menyelesaikannya, maka adakalanya karena terpaksa atau karena kehendaknya sendiri. Dalam keadaan tidak selesai karena kehendak sendiri, maka adakalanya disebabkan karena la bertaubat dan menyesali semua dan kembali kepada Tuhan, atau disebabkan karena sesuatu diluar taubat dan penyesalan din', misalnya karena kekurangan alas-alas atau khawatir terlihat oleh orang lain, atau hendak mengajak temannya terlebih dahulu.

6.1.Tidak Selesai Melakukan Percobaan Karena Taubat

Perbuatan jarimah yang diturungkan (tidak diselesaikan) adakalanya berupa jarimah "hirabah"[11] (pembegalan/penggarongan) atau jarimah-jarimah lain. Apabila berupa jarimah hirabah maka perbuatan tidak dijatuhi hukuman atas apa yang telah diperbuatnya.

Jadi apabila seseorang berbuat jarimah hirabah sudah menyatakan taubat dan penyesalan, maka hapuslah hukumannya meskipun itu telah melakukan jarimah yang selesai.

Kalau para fuqaha sudah sepakat pendapatnya tentang hapusnya hukuman atas jarimaah hirabah, karena taubat dan penyesalan yang dinyatakan sebelum tertangkap, maka mereka masih memperselisihkan tentang pengaruh taubat dn penyesalan tersebut pada jarimah-jarimah selain hirabah. Dalam halini ada tiga pendapat:

Pendapat pertama

Pendapat pertama dikemukakan oleh beberapa fuqaha dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, yang mengatakan bahwa taubat bisa menghapuskan hukuman. Alasan yang dikemukakannya ialah bahwa Qur'an menyatakan hapusnya hukuman hirabah karena taubat, sedangkan hirabah adalah jarimah yang paling berbahaya.

Pendapat kedua

Pendapat ini dikemukakan oleh imam-imam Malik dan Abu Hanifah, serta beberapa fuqaha dikalangan mazhab Syafi'i dan Ahmad. Menurut mereka taubat tidak menghapuskan hukuman kecuali untuk jarimah hirabah rasa yang sudah ada ketentuannya yang jelas. Pada dasarnya taubat tidak dapat menghapuskan hukuman, karena kedudukan hukuman ialah sebagai kifarat ma’siat penebus (kesalahan). Perintah untuk meniatuhkan hukuman kepada orang-orang yang berzina dan mencuri bersifat umum, baik mereka yang bertaubat atau tidak, Rasulullah juga menyuruh melaksanakan hukuman rajam atas diri seorang yang bernarna "Ma'iz" dan orang wanita dari kampung Ghamidiyyah dan hukuman potong tangan atas diri orang yang mengaku telah mencuri.

Menurut fuqaha-fuqaha tersebut di atas, antara jarimah­-jarimah hirabah dengan jarimah-jarimah lain tidak ada kemiripan yang memungkinkan keduanya untuk dapat dipersamakan. Pada umumnya orang-orang yang melakukan jarimah hirabah terdiri dari sejumlah orang yang mempunyai kekuatan dan tidak mudah dilakukan penangkapan atas mereka.

Pendapat ketiga

Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiah serta muridnya yaitu Ibnul Qayyim, dan kedua-duanya termasuk aliranmahzab Hambali. Menurut pendapat kedua ulama tersebut, hukuman dapat membersihkan ma'siat, dan taubat bisa menghapuskan hukuman jarimah jarimah yang berhubungan dengan hak Tuhan, kecuali apabila pembuat sendiri menginginkan penyucian dirinya dengan jalan hukuman.

Menurut pendapat tersebut penghentian pembuat untuk meneruskan perbuatannnya yang merugikan hak Tuhan, yakni hak masyarakat, bisa menghapuskan hukuman. Akan tetapi hapusnya hukuman tersebut tidak berlaku pada jarimah-jarimah yang mengenai hak perseorangan.

7.      PERCOBAAN MELAKUKAN JARIMAH MUSTAHIL

Di kalangan fuqaha nampak adanya pembahasan tentang percobaan melakukan "Jarimah mustahil" yang terkenal dikalangan sarjana-sarjana hukum positif dengan nama "oendeug delijk poging" (percobaan tak terkenan = as-syuru’fi aljarimah al-muslahilah), yaitu suatu jarimah yang tidak mungkin terjadi (mustahil) karena alat-alat yang dipakai untuk melakukannnya tidak sesuai, seperti orang yang mengarahkan senjata kepada orang lain dengan maksud untuk Membunuh, tetapi ia sendiri tidak tahu bahwa senjata itu tidak ada pelurunya atau ada kerusakan bagian-bagiannya, sehingga orang lain tersebut tidak meninggal.

BAB III

PENUTUP

            Kesimpulan

Percobaan adalah mulai melaksanakan suatu perbuatan dengan maksud melakukan (jinayah atau janhah ), tetapi perbuatan tersebut tidak selesai atau berhenti karena ada sebab yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak pelaku. Percobaan melakukan jarimah `tidak dikenakan hukuman had atau qishas, melainkan dengan hukuman ta’zir

Menurut pandangan fuqaha :

Pertama, percobaan melakukan jarimah tidak dikenakan hukuman had atau qisas, melainkan dengan hukuman ta’zir.

Kedua,  khusus untuk percobaan melakukan jarimah tidak perlu diadakan, sebab hukuman ta’zir dijatuhkan atas setiap perbuatan ma’siat (kesalahan) yang tidak dikenakan hukuman had atau kifarat.

Fase-Fase Pelaksanaan jarimah:

1.      Fase pemikiran dan perencanaan

2.      Fase persiapan

3.      Fase pelaksanaan

Hukuman percobaan

Menurut aturan syari’at islam, untuk jarimah-jarimah hudud dan qisas, jarimah-jarimah yang selesai tidak boleh dipersamakan dengan jarimah-jarimah yang belum selesai.

Tidak selesainya percobaan

Kalau tidak adapat menyelesaikannya maka adakalanya karena terpaksa atau karena kehendak dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Makhrus munajat, hukum pidana islam diindonesia,Yogyakarta: teras 2009

Topo Santoso,Membumikan hukum pidana islam,jakarta:Gema insani Press,cet.1,2003

Prof.abdurrahman, tindak pidana dalam syariat islam,Jakarta:rineka cipta, 1992

Ahmad Hanafi, MA,Asas-Asas Hukum Pidana Islam,Yogyakarta: Bulan Bintang,1968

Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,Jakarta : Sinar Grafida 2004

Ahmad almursi husain jauhar maqashid syariah,Jakarta : amzah, 2009

---

[1] Makhrus munajat, hukum pidana islam diindonesia, (yogyakarta: teras 2009), hal 42

[2] Topo Santoso,Membumikan hukum pidana islam,jakarta:Gema insani Press,cet.1,2003,Hlm.20.

[3] Ibid,Hlm.21

[4] Prof.abdurrahman, tindak pidana dalam syariat islam (Jakarta, rineka cipta, 1992) hlm 14

[5] Ahmad Hanafi, MA,Asas-Asas Hukum Pidana Islam,(Yogyakarta: Bulan Bintang,1968), hal 119-120

[6] Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,Jakarta : Sinar Grafida 2004 Hlm. 61

[7] Ahmad Hanafi, MA,Asas-Asas Hukum Pidana Islam,(Yogyakarta: Bulan Bintang,1968), hal 122

[8] Ibid,hal 123

[9] Ibid.Hlm.23

[10] Ibid, hal 126

[11] Ahmad almursi husain jauhar maqashid syariah(jakarta : amzah, 2009) hlm.198